Tangerang, jurnalkota.co – Lantaran kerap dimintai sejumlah uang untuk mendanai beragam kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK) Kota Tangerang, pemilik yayasan taman kanak-kanak (TK) dibuat resah oleh perlakukan oknum yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
Kesal, akhirnya dia melaporkannya ke Gubernur Banten, Andra Soni.
Siti salah seorang pemilik yayasan TK di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang mengaku dirinya kerap dimintai sejumlah uang untuk mendanai kegiatan IGTK. Ia mengatakan, dirinya keberatan atas adanya pungutan tersebut. Terlebih, saat ini jumlah siswa yang masuk ke yayasannya sedikit.
“Kami kerap dimintai sejumlah uang terutama mengenai kegiatan-kegiatan yang istilahnya duit terus ya.
Tahun ini murid TK kita itu merosot, sangat merosot sedikit sekali,” akunya.
Siti mencontohkan, adapun pungutan yang diminta oleh IGTK yakni untuk pendanaan praktik manasik haji, workshop dan pembayaran untuk pengesahan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan ( KSP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Jamaluddin.
“Di bulan ini banyak sekali kegiatan pengeluaran IGTK dengan meminta uang terus kepada kami. Contoh misalnya ada kegiatan manasik haji, ada workshop, ada lembar pengesahan, ada lomba katanya tuh kita harus bayar Rp 20 ribu apa berapa itu gitu kan untuk satu orang anak,” cetusnya.
Ia mengatakan, kalaupun ada kegiatan lagi dan pihaknya harus mengeluarkan dana, dirinya meminta agar tidak dilakukan di bulan yang sama.
“Kita cuma minta kalaupun memang ada kegiatan itu dan memang harus ada dananya tapi tidak di bulan ini semua. Kan dari tahun ke tahun itu emang sudah menjadi agenda IGTK. Tapi kita minta jangan di bulan ini semua karena murid TK kita juga memang sangat sedikit,” keluhnya.
Adapun pungutan yang diminta oleh IGTK yakni untuk kegiatan workshop sebesar Rp 375 ribu per guru yang didelegasikan oleh yayasan dan Rp 150 ribu untuk pengesahan KSP. Pungutan tersebut berlaku untuk semua pemilik yayasan TK yang ada di Kota Tangerang.
Selain itu, dirinya berharap
pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang lebih sering turun ke lokasi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.
“Kami hanya mohon para pengawas supaya sering-sering datang ke sekolah Tujuannya agar supaya tidak ada sekolah fiktif, guru fiktif dan pembelajaran yang tidak sesuai.
Terus khusus mengenai perizinan sekolah satu tembok masih diberikan izin,” harapnya.
“Banyak hal yang harus dibenahi di bawah. Jadi bapak ibu pengawas kami mohon untuk lebih sering turun ke bawah,” imbuhnya.
Kata Siti, bagaimana meningkatkan kualitas anak-anak yang lebih baik jikalau Bapak Ibu pengawas tidak menjalankan tupoksinya.
“Tupoksi mereka adalah harus mengawasi, membimbing dan membina kita-kita di sekolah. Kalau tidak pernah datang bagaimana sekolah dan siswanya bisa berkembang,” cetusnya.
Ia juga mengaku, dirinya sempat didatangi beberapa orang pengawas lantaran pernah meluapkan kekesalannya melalui cuitan kritikan dan masukan di group WhatsApp (WA) Kedinasan. Kedatangan mereka dalam keadaan emosi diserta mencari kesalahan yayasan hingga terjadi perdebatan.
“Satu dari Kota, satu Ketua IGTK total enam orang yang datang ke TK saya dengan marah-marah lalu mencari-cari kesalahan yayasan saya yang sudah berdiri 15 tahun. Disitulah saya berdebat,” tukasnya.
Tak tahan atas peristiwa yang dialaminya, akhirnya Siti melaporkannya ke Gubernur Banten, Andra Soni. Laporan tersebut kini sudah direspon oleh Andra Soni dan akan segera ditindaklanjuti.
