Tangerang, jurnalkota.co – Hina Warga Kota Tangerang dengan sebutan “kampungan dan tidak paham digital”, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten dikritisi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang. Dede Maulana Faisal sangat menyayangkan ucapan lisan yang disampaikan oleh seorang pejabat eselon II tersebut.
Hal ini terjadi karena adanya antrean panjang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tangerang pada 14-15 Juni 2025.
Warga datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang terjadi karena ada keharusan melegalisir dokumen Kartu Keluarga (KK) sebagai salah satu syarat pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2025.
“Secara pribadi saya sangat menyesali ucapan yang disampaikan oleh pejabat tersebut. Sebab, ucapan yang dilontarkan saat adanya kunjungan di SMKN 3 Kota Tangerang bikin warga kecewa,” papar Dede Faisal, Senin (16/6/2025).
Dede menambahkan, selayaknya seorang pejabat pemerintahan yang digaji serta diberikan tunjangan kinerja yang berasal dari uang rakyat tersebut tentunya harus memberikan contoh dan edukasi yang positif kepada masyarakat.
“Harusnya mereka sebagai pejabat publik itu harus berhati-hati dalam berkata-kata jangan sampai tindakannya atau ucapannya itu menyakiti hati warga,” terangnya seraya menambahkan.
Seyogyanya pejabat harus bijak harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam berperilaku maupun berucap, sehingga menciptakan harmonisasi dalam interaksi sosial yang ada di masyarakat bicaralah secara santun agar masyarakat dapat diayomi sebagaimana fungsi pemerintah.
Dede juga berharap kepada Gubernur Banten, Andra Soni untuk mengevaluasi Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, kalau perlu dicopot dari jabatannya kalau memang dirasa ucapannya itu melanggar etika dan juga moral seorang pejabat
“Evaluasi dan copot dari jabatannya sebagai eselon II karena ucapan itu sudah bikin resah masyarakat. Kalau perlu nonjobkan,” ucap Dede.
